Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang serius. Meskipun program-program penanggulangan kemiskinan selama ini telah dilakukan pemerintah dan berbagai pihak, namun belum dapat memecahkan masalah kemiskinan tersebut secara nyata. Bahkan, indeksginirasio memperlihatkan kenaikan, ini berarti kesenjangan ekonomi terjadi serius baik antara daerah maupun antar penduduk kaya dan penduduk miskin.

Kemiskinan dialami oleh penduduk lapis bawah karena terbatasnya akses kontrol mereka pada/terhadap sumber-sumber penghidupan yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. perempuan menjadi salah satu kelompok masyarakat yang harus menanggung kemiskinan itu karena berbagai kebijakan pembangunan baik ekonomi, politik, dan sosial budaya yang belum mampu menjawab diskriminasi yang dialami perempua. Terjadi feminisasi kemiskinan yang berlangsung secara sistematis karena implementasi kebijakan pembangunan yang diskriminatif tersebut terhadap perempuan. Masyarakat lapis bawah seperti buruh buruh migran baik sebagai warga negara dan sebagai Tenaga Kerja, juga perempuan dan anak mengalami permasalahan yang serius dalam berbagai bentuknya, yaitu : pemiskinanm, eksploitasi, kekerasan fisik, non fisik, seksual, diskriminasi dan ketidakadilan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi lainnya. Hal ini terjadi karena perlindungan negara yang tidak optimal.

Indonesia merupakan salah satu Negara asal buruh migran terbesar di dunia yang mengirimnya kebanyak Negara tujuan. Tahun 2013 berdasarkan data BNP2TKI Jakarta, Indonesia mencatat jumlah buruh migran sebanyak 512.168 orang, menningkat dari tahun 2013 yang jumlahnya sebanyak 494.609 orang yang tersebar di 160 negara penerima. Dari data tahun 2013 diatas, jumlah buruh migran perempuan lebih banyak dari laki-laki yaitu sebanyak 276.998, sementara jumlah laki-laki sebesar 235.170 orang.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Merupakan daerah kantong buruh migran terbesar di Indonesia dimana kabupaten Lombok Timur menempati urutan pertama disusul Kabupaten Indramayu Jawa Barat, sedang Lombok Tengah menempati urutan kelima, remitansi Indonesia tahun 2014 dari TKI/buruh migran mencapai 97 triliun.

Dalam kurun waktu 6 tahun sejak 2009 sampai 2014, jumlah buruh migran asal NTB tercatat 2.851.220 orang. Jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2011 yaitu tercatat sebanyak 58.230 orang, sedangkan remitansi dalam kurun waktu yang sama mencapai 6,2 triliun lebih, dan tahun 2011 juga termasuk tahun yang capaiannya paling besar yaitu 1,4 triliun lebih. Data ini belum termasuk yang proses pemberangkatannya diluar daerah maupun yang remitasinya dibawa sendiri.

Masyarakat miskin berbondong-bondong menjadi buruh migran sebagai tenaga kerja, termasuk perempuan dan anak mengalami permasalahan dalam berbagai bentuk seperti eksploitasi ekonomi, sexual, kekerasan fisik, non fisik, perkosaan serta berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya. Situasi dan kondisi tersebut dikarenakan Perlindungan Negara yang tidak optimal, dan Pemenuhan HAM bagi Buruh Migran dan Keluarganya.